Menteri PANRB: Sistem merit kunci dari reformasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi sistem merit yang baik merupakan salah satu wujud dari penerapan reformasi birokrasi.

"Selamat Jawa Barat sudah punya Grha Merit. Saya senang ini berarti sistem merit di Provinsi Jabar terjaga dan menjadi komitmen yang serius dalam menciptakan optimisme dan semangat untuk menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas di lingkup Pemprov Jabar," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Anas saat meresmikan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Grha Merit di Jawa Barat, Kamis (26/9).

Ia menyampaikan hadirnya Grha Merit di Tanah Pasundan ini dapat mendorong agar pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat menjadi lebih berdampak.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelaksanaan sistem merit harus bisa mendorong birokrasi yang berdampak terwujud.

"Sistem merit ini mahkota dari manajemen ASN. Saya apresiasi Pemprov Jabar yang fokus membenahi mahkotanya ini. Jangan sampai rusak karena sistem merit merupakan kunci dari implementasi reformasi birokrasi yang merupakan engine of development," lanjutnya.

Mantan Kepala LKPP ini mengatakan bahwa Jawa Barat yang seringkali menjadi tempat studi banding ini, bisa menjadi contoh nyata bagi pemerintah daerah yang lain, khususnya dalam implementasi sistem merit.

Ia berharap implementasi sistem merit di Provinsi Jawa Barat dapat diterapkan oleh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat serta wilayah lainnya agar sistem meritnya juga dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah memberikan ruang yang cukup luas bagi ASN untuk memiliki peta karier yang bagus.

Sistem merit pun memiliki peran penting dalam hal ini yang diwadahi baik melalui sekolah maupun penciptaan ekosistem birokrasi yang bagus.

"Dengan sistem merit yang berkualitas, saya yakin birokrasi di wilayah Pemprov Jawa Barat akan lebih profesional, pelayanan publiknya akan berjalan lebih cepat dan berkualitas sehingga investasi bisa meningkat dan lapangan kerja akan terbuka luas," ujar Anas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat kini telah mendapatkan kelayakan atau akreditasi A untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Salah satu indikatornya adalah keberadaan Grha Merit yang juga berfungsi sebagai lokasi penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Haryomo juga menyerahkan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.

"Hadirnya Grha Merit ini dapat mendukung database talenta nasional dan pembangunan manajemen talenta nasional bisa diwujudkan sesuai amanat UU ASN," ungkap Haryomo.

Kemudian, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin berharap hadirnya Grha Merit ini dapat menghadirkan sistem dan asesor yang andal untuk menciptakan ASN yang lebih baik untuk Jawa Barat.

"Dengan hadirnya gedung ini, tantangan kami bukan hanya lagi meningkatkan kualitas SDM di Jawa Barat, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dari birokrasi," ujar Bey.